Penetapan DPT Pemilu 2019 Jakarta Utara

Penetapan DPT Pemilu 2019 Jakarta Utara

Jakarta, pcnujaku.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara hari ini, Selasa (21/8) di Hotel Ibis Style, Sunter, menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Pada Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri seluruh stake holder Pemilu 2019, di antaranya unsur Pemerintah Kota, unsur TNI/Polri, pimpinan parpol tingkat kota, para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Utara.

Setelah melalui proses panjang mulai dari Coklit sampai ke tahap penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikkan (DPSHP).

Akhirnya hari ini, Selasa (21/08) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara menetapakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan berpartisipasi dan dapat menyalurkan hak suara pada Pemilu 2019 mendatang.

Pantauan pcnujakut.com, rapat pleno penetapan DPT yang dipimpin oleh  Abdul Bahder Maloko Ketua KPU Kota Jakarta berjalan lancar dan sudah sesuai Sidalih.

Sementara itu, dikonfirmasi di lokasi acara rapat pleno terbuka, Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder membenarkan penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah sesuai dengan sidalih dan aturan yang ada.

“Berdasarkan hasil pleno ditetapkan jumlah DPT sebanyak 1.128.219. Dan 658 di antaranya adalah penyandang difabelitas. Pemilih Hasil tersebut berdasarkan jumlah DPSHP dari masing-masing kecamatan yang ada di Jakarta Utara.” Ujar Bahder.

Ditempat yang sama, Mochammad Dimyati ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara memberikan Apresiasi atas kerja keras KPU Jakut menjalankan amanah UU No.7 tahun 2017 terkait penetapan DPT sehingga hari ini bisa ditetapkan.

Pasca penetapan diharapkan ini menjadi concern bersama untuk peningkatan kualitas pemilu tahun 2019, sehingga data DPT ini menjadi penguatan untuk  penyelenggara pemilu dan menata pemilu yang berkualitas. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan apa yang dilaksanakan KPU berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, dan jangan mencoba untuk melanggar dari aturan yang ada. Tentunya jika demikian, BAWASLU yang akan melakukan penindakan, karena amanat Bawaslu adalah mencegah atau menindak terjadinya pelanggaran pemilu.” Demikian Dimyati menutup penjelasannya.

(Banu Alkaf)

Share this post