Deklarasi Fatahillah Kota Tua, Bawaslu Kota Jakarta Utara Serukan Tolak Politik Uang, Politisasi Sara dan Hoax

Jakarta Utara, pcnujakut.comBawaslu Provinsi DKI dan Bawaslu Kota se DKI Jakarta, dengan mengundang Peserta Pemilu Partai Politik, Calon anggota DPD dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wilayah DKI Jakarta melakukan Deklarasi Fatahillah Tolak Politik Uang, Tolak Politisasi Sara dan Politik Hoax yang dilakukan pada hari Sabtu 27 Oktober 2018.

“Masa kampanye adalah masa krusial, penting apakah kita bisa berkampanye dengan baik sehingga masyarakat akan melihat bahwa kita layak untuk dipilih. Kecurangan biasa terjadi pada masa pelaksanaan kampanye dan masa tenang. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman masa kampanye pilkada 2017 beberapa bulan lalu, masih banyak terjadi pelanggaran Pilkada. Ini menjadi Catatan Bawaslu untuk melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang ada, agar Pemilu 2019 dapat berjalan lebih baik.” kata Fritz Edward Siregar Pimpinan Bawaslu RI, Dalam sambutannya.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta M. Jufri dalam amanatnya pada Deklarasi Fatahillah, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, bahwa Bawaslu DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pemilu dengan baik dan tidak ada unsur pelanggaran di dalamnya.

“Bersamaan dengan momentum peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018, Bawaslu DKI Jakarta tegas menolak Politik Uang, Politisasi SARA dan Hoax karena mengancam kedaulatan rakyat. Kami bersama Rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan pemilu, silahkan lapor ke anggota Bawaslu bila Masyarakat menemukan pelanggaran” tandasnya.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati, menekankan perihal pentingnya kampanye pemulu untuk pendidikan politik bagi masyarakat.

“Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2018. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik itu penting untuk dilaksanakan secara baik, dalam kampanye ada aturan-aturan yang mesti dijalankan oleh peserta pemilu dan juga ada juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan peserta Pemilu dan seluruh Stakeholder termasuk Penyelenggara Pemilu. Elemen ini harus menyampaikan pendidikan politik yang baik, santun dan bermartabat kepada masyarakat, dengan melakukan kampanye sesuai aturan dan tidak melakukan larangan-larangan yang telah ditentukan.” kata Mochamad Dimyati.

“Diantara hal tersebut  adalah Tidak melakukan Politik Uang, Politisasi Sara dan Hoax, Tidak melakukan Kampanye Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat pendidikan, karena Pelakunya dapat dikenakan sanksi Pidana.” ujar pria yang akrab di sapa Kang Dim tersebut.

Mochammad Dimyati berkaos putih oranye saat diwawancarai

Dimyati selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. 

“Kami mengedepankan langkah-langkah pencegahan agar Peserta Pemilu tidak melakukan pelanggaran, akan tetapi terkadang ada saja Peserta pemilu yang mencoba cari celah-celah hukum untuk mengesampingkan aturan- aturan. Jika sudah dilakukan pencegahan, namun tetap saja melakukan pelanggaran maka Kami akan menindak dengan tegas sesuai aturan perundang-undangan.” tutup Dimyati

Share this post